Blog

30 Oktober 2020

Pemkab dan Pengadilan Negeri Banyuwangi Bersinergi soal Pelayanan Publik

foto : news.detik.com/ardianfanani

Pemkab Banyuwangi dengan Pengadilan Negeri setempat berkolaborasi di sektor pelayanan publik. Itu dilakukan untuk memudahkan warga.

Lewat program ‘Kampungku Terang’, warga Banyuwangi bisa memanfaatkan layanan peradilan yang terintegrasi dengan sistem Smart Kampung. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya telah menandatangani kesepakatan bersama atau MOU tentang peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi, bersama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 18 Mei 2020 lalu.

“Kami terus bersinergi dengan lintas sektoral untuk menciptakan pelayanan publik yang memudahkan warga, termasuk dengan PN. Diharapkan dengan pendekatan TI ini, layanan di sektor hukum untuk warga bisa efisien dan diakses dengan baik oleh warga,” kata Anas kepada detikcom, Rabu (28/10/2020).

Ada sejumlah sistem aplikasi pelayanan terkait perkara hukum, yang sifatnya nasional dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang disinergikan dengan pelayanan smart kampung. Yakni pelayanan pembuatan surat keterangan dan pendaftaran perkara berbasis teknologi informasi.

Kedua sistem tersebut diintegrasikan dengan sistem Smart Kampung, yang kemudian disebut Kampungku Terang. Akronim dari smart kampung, e-court dan e-raterang.

Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Saiful Arif menjelaskan, e-raterang merupakan produk pembuatan surat keterangan secara elektronik atau online tidak pernah dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum, atau surat keterangan lain yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, untuk masyarakat yang akan menduduki jabatan tertentu sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

“Jadi e-raterang ini fungsinya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan surat keterangan secara online, seperti surat keterangan tidak pernah di hukum, surat keterangan sedang tidak menjalani pidana, surat keterangan tidak pailit dan surat lainnya yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.

Saiful menyampaikan, nantinya setelah melakukan pendaftaran surat keterangan secara online, masyarakat bisa langsung membawa bukti tersebut beserta surat pendukung lainnya seperti KTP, SKCK dan KK, ke kantor pengadilan negeri untuk mendapatkan lampiran surat yang asli.

Sumber : news.detik.com

NEWS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • eighteen − 12 =